YASALTI BEKERJA SAMA DISPENDUK CAPIL MENSOSIALISASIKAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN MASAL TERKAIT LEGAL IDENTITY PROGRESIF SUMBA TIMUR

Dalam mendukung program pemerintah, Pentingnya Legal Identity bagi masyarakat wajib hukumnya, karena dengan kepemilikan Legal Identity masyarakat dapat dimudahkan dalam pelayanan dan kepengururan hak dan kewajibannya.

Dispenduk Capil bersama Yayasan Wali Ati ,melakukan sosialisasi dan pelayanan massal di 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur,dan Yasalti berkontribusi dalam sosialisasi dan pelayanan massal Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran di 2 kecamatan (Kec.Kanatang dan Kec, Wulla Waijilu) sebagai wujud kepedulian dan memotifasi masyarakat untuk memiliki Legal Identitas Hukum.
Dengan adanya sosialisasi dan pelayanan masal yang di lakukan Dispenduk Capil dan Yayasan Wali Ati Kabupaten Sumba Timur,masyarakat sangat antusias dan berterima kasih kepada Yasalti yang telah berkontribusi dalam pembuatan Akta perkawinan dan Akta lahir,walaupun tidak semua masyarakat di 2 kecamatan dampingannya.

Kabid Pencatatan Sipil, Erwin Pasande kepada Progresif 16/1 di ruang kerjanya mengatakan bahwa, kesadaran untuk kepemilikan Legal Identity bagi masyarakat Sumba Timur masih sangat minim, karena masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan Legal Identity khususnya (Akta Perkawinan), hanyalah kewajiban PNS. Penyebaran Informasi publik terkait pentingnya Legal Identity,merupakan tanggung jawab bersama,baik pemerintah,LSM,dan unsur-unsur terkait lainnya,untuk mendorong tingkat kepemilikan dan menekan tingginya ketidak kepemilikan Legal Identity bagi masyarakat Sumba Timur. Dengan adanya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP RI No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Panduan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian tahun 2003,dan Perda No 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan, maka kepemilikan Legal Identity wajib hukumnya.

Erwin Pasande menambahkan bahwa dalam Sosialisasi dan pelayanan legal Identity di Kabupaten Sumba Timur dan secara khusus 2 kecamatan (Kanatang dan Wulla Waijilu), banyak kendala-kedala yang selalu di temui yaitu: Minimnya kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP, serta banyaknya masyarakat yang masih menganut kepercayaan Agama leluhur (Marapu) sehingga masyarakat malas untuk menggurus Legal Identity,” tegasnya.

Direktur Yasalti, Ninu Rambu W.Lodang, mengungkapkan sangat prihatin dengan angka yang begitu tingginya ketidak kepemilikan Legal Identity bagi masyarakat Sumba Timur, dengan adanya kerja sama Yasalti dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) – The Asia Foundation (TAF) dengan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil untuk Akses Terhadap Keadilan di Kabupaten Sumba Timur,terkait Legal Identity, dan menjadi proritas kami untuk menekan tingginya ketidak kepemilikan Legal Identitas tersebut.” Katanya”

Rambu Ninu Menambahkan bahwa ini bukan saja tugas Dispenduk Capil dan Yasalti, tapi tugas dan tanggungjawab kita semua. Kendatipun demikian,pelayanan masal yang di lakukan Dispenduk Capil dan Yasalti,mengalami perubahan yang cukup signifikan,dimana keseluruhan untuk Kabupaten Sumba Timur, sebelum pelayanan Dispenduk Capil dan Yasalti, 85.626 pasang Yang belum memiliki Akta Perkawinan : (sebelum pelayanan), ,berkurang 84.243 (sesudah pelayanan), dan 128.250 jiwa yang belum memilik akta kelahiran (sebelum pelayanan), berubah menjadi 124.984,jiwa (sesudah pelayanan) 2 kecamatan yaitu: 4.922. pansang yang belum memiliki Akta Perkawinan (sebelum pelayanan) dan menjadi 4733 setelah pelayanan. 7405 jiwa (sebelum pelayanan) berubah menjadi 6743 ( Sesudah Pelayanan)”, ungkapnya.